Kebijakan Pemerintah dalam Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Manado

Abstract

Bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian besar di beberapa wilayah di Kota Manado adalah bencana banjir dan longsor. Bencana banjir tidak dapat diatasi, namun yang dapat dilakukan adalah menanggulangi bencana dan mengurangi risiko akibat banjir dan longsor. Maka dari itu, dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui bidang Prabencana membuat Pemetaan Daerah Rawan Bencana untuk mengetahui seberapa besar harapan jika kebijakan pemerintah dalam pemetaan daerah rawan bencana ini berdampak positif yang bisa mengurangi dampak maupun resiko bencana Banjir dan Tanah Longsor yang akan terjadi di kota Manado. Tujuan peleitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah persoalan dalam pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggambarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado belum sepenuhnya berjalan, terdapat bahwa pemetaan daerah rawan bencana di Kota Manado dari 11 kecamatan baru 8 kecamatan. Namun berdasarkan indikator untuk suatu keberhasilan suatu kebijakan, didapati bahwa pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Manado sudah mencapai tujuan dalam tujuan mitigasi bencana yang diharapkan dengan adanya program pemetaan daerah rawan bencana, karena melalui hal tersebut tujuannya akan berdampak dengan baik dalam proses mitigasi bencana, namun hal tersebut belum terselesaikan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Manado.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemetaan, Bencana