Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi kasus : PSU di Kabupaten Halmahera Utara)

Abstract

Pengawasan bawaslu merupakan kebutuhan dasar dalam pemilu dan pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada setiap penyelenggara pemilu sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bawaslu harus terus menigkatkan strategis kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian, karena mewujudkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan dan penindak yang baik. Namun, dari hasil pra survei yang peneliti lakukan ternyata perhelatan Pimilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) pada tahun 2020 menunjukan bahwa belum maksimal sebagaimana amanat undang-undang. Peneliti meneliti soal “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara”. Peranan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan amanat Undang-undang N0mor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimana pada pelaksanaannya baik dari segi pengawasan, maupun sebagai eksekutor hakim pemutus perkara belum maksimal, maka dari itu bawaslu perlu meningkatkan strategi kelembagaan agar tantangan yang dihadapi bawaslu dapat diselesaikan demi terselenggaranya pemilihan yang luber dan jurdil. Bawaslu telah menjalakan amanat konstitusi dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan, hanya saja ada kendala-kendala yang dialami bawaslu dalam upaya memanimalisir terjadinya pelanggaran. Kendala yang paling urgen dihadapi bawaslu ketika pemilihan kepala daerah yaitu Pandemic Covid-19, kualitas SDM, Regulasi/aturan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Bawaslu, Sengketa Pilkada