Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat NelayanDi Desa Popareng Kabupaten Minahasa Selatan

Authors

  • Leonardo Maatiri Universitas Sam Ratulangi
  • Stefanus Sampe Universitas Sam Ratulangi
  • Neni Kumayas Universitas Sam Ratulangi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat nelayan yang masih menghadapi keterbatasan alat tangkap, teknologi, modal, serta sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan. Pemerintah Desa Popareng melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang bersumber dari Dana Desa dan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Komunikasi dan koordinasi telah berjalan, sumber daya manusia mendukung pelaksanaan, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan keadilan, sedangkan struktur birokrasi didukung pembagian tugas yang jelas. Namun, masih terdapat kendala berupa sulitnya komunikasi saat peminjaman alat serta keterbatasan dana pemeliharaan dan perbaikan alat bantuan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan

Downloads

Published

2026-09-24

How to Cite

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat NelayanDi Desa Popareng Kabupaten Minahasa Selatan. (2026). Governance: Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintah FISIP Unsrat, 4(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/70171