Vol. 5 No. 10 (2017): Lex Privatum

e Journal pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2018-01-23

Articles

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR

Kharisma Kurama
- PDF
PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Amin Asgaf
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Rima Katherina Poli
- PDF
STUDI TENTANG PUTUSAN SELA PERKARA SOLLAR CELL ATAS NAMA TERDAKWA IR. PAULUS IWO (PUTUSAN SELA NO. 5/PID-SUS.TPK/2017/PN.MDO)

Stevardnus Barama
- PDF
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Elfy Celine Hermin Tutu
- PDF
HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA

Fiqhih R. P. Nurhamidin
- PDF
UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA

Angelina Christie Wattie
- PDF
PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Yos Pagawak
- PDF
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KONVENSI PBB ANTI-KORUPSI, 2003

Ary Fahli Wibiyono
- PDF
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Adri Fernando Roleh
- PDF
PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Wildi Imanuel Kaligis
- PDF
PERDAMAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DITINJAU DARI PASAL 1852 KUHPERDATA

Hendra K. P. Setiyabudi
- PDF
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Vina Ledy Lumondo
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI UNTUK PEMIDANAAN PELAKU CYBERCRIME MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016

Rheka Hastika Sunaryo
- PDF
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH MILIK INSTANSI PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Injilia S. Wowor
- PDF
STATUS PERLINDUNGAN HUKUM AGEN MATA-MATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Febriyanto Dony Rampengan
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT MENURUT KUHP

Daniella M. B. Suoth
- PDF
BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Kathleen C. Pontoh
- PDF
KEKUASAAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Christine J. J. G. Goni
- PDF

Vol. 5 No. 10 (2017): Lex Privatum

Articles

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KONSERVASI TANAH DAN AIR MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR

PENGADAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

STUDI TENTANG PUTUSAN SELA PERKARA SOLLAR CELL ATAS NAMA TERDAKWA IR. PAULUS IWO (PUTUSAN SELA NO. 5/PID-SUS.TPK/2017/PN.MDO)

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA

PERAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KONVENSI PBB ANTI-KORUPSI, 2003

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PERAN BADAN PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

PERDAMAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DITINJAU DARI PASAL 1852 KUHPERDATA

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI UNTUK PEMIDANAAN PELAKU CYBERCRIME MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016

PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH MILIK INSTANSI PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

STATUS PERLINDUNGAN HUKUM AGEN MATA-MATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT MENURUT KUHP

BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM KEGIATAN BISNIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

KEKUASAAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Developed By

Information