Vol 6, No 4 (2018)

Lex Administratum

Table of Contents

Articles

KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Jilmi L. A. Sukardi
PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) GUBERNUR MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Herlina Nova Maturan
PDF
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Alexander Christo Agung
PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945
Herdiantor H. Lalenoh
PDF
KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Widya Christie Sumarandak
PDF
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Jean Daryn Hendar Iskandar
PDF
KAJIAN HUKUM MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014)
Clivirio Marsel Rompas
PDF
PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Devian Abdulfatah Lamadju
PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Charles Irfan Alexander Tumbol
PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA
Jeremy L. C. Sanger
PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN YUDICIAL REVIEW PADA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Denyaty Denyaty
PDF
TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA
Elim Riedel Chrismas Pio
PDF
ANALISIS FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MANADO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Fioren Maria Lasut
PDF
FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAMMELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Gelnn Divy Parrangan
PDF
KAJIAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Finny Alfinonita Massie
PDF
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA MENGENAI HAK ANGKET DPR DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 102-016-019/PUU-IV/2006, NO 19 PUU-V/2007 JO DAN NO 5/PUU-IX/2011
Sari Maariwug
PDF
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA
Livi Frishillia Harimisa
PDF
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PENCABUTAN JABATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Ronald Pitoy Wutabisu
PDF
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI
Daniel Nicolas Gimon
PDF
ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TANPA WEWENANG SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Sergio Dotulong
PDF
AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Sri Devy Gabrielah Budiman
PDF