Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Administratum

Published: 2022-07-06

Articles

PELAKSANAAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Delpiero Pakasi, Olga Pangkerego, Roosje Lasut
- PDF
PENGATURAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DI INDONESIA

Fanny Priscyllia
- PDF
STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Reysista Paparang
- PDF
PUTUSAN MAHKAMAH PENGADILAN INTERNASIONAL NOMOR 102 TAHUN 2002 TENTANG SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN SERTA IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

Diarika Prasongko
- PDF
PELAKSANAAN PENYELESAIAN ATAS KLAIM YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY DALAM PERJANJIAN SURETY BOND SEBAGAI SATU BENTUK JAMINAN

Feydi Kawulur
- PDF
EKSTRADISI SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1979

Zefanya Rembet
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BITUNG

Julitha Debora
- PDF
ASPEK HUKUM PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTE MERGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Felisyah Mamonto
- PDF
EKSISTENSI PENGAKUAN DAN SUMPAH TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Winston Towoliu
- PDF
FUNGSI DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Jeaniffer Dotulong
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG GRASI TERHADAP TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA

Froyland Karundeng
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PENITIPAN BARANG (EKSPEDISI) TERHADAP BARANG/CARGO PENGIRIM

Putri Nuraini Kadir, Dientje Rumimpunu, Meiske Mandey
- PDF
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Prilly Krenti Schalwyk, Rony Lembong, Daniel Aling
- PDF
PENGGABUNGAN KEMENTERIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Josua Yeremia Manitik, Audi Pondaag, Presly Prayogo
- PDF
EKSISTENSI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Geraldo Alfa Ratag, Meiske Tineke Sondakh, Josina Emelia Londa
- PDF
INJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PASKIBRAKA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 20161 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUSTPK/2018/PT.MND)

Del Piero Jeferson Walintukan, Altje Agustin Musa, Reymen Rewah
- PDF
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SWAB POLYMERASE CHAIN REACTION OLEH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) DAN PASAL 268 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Jacquline Claudia Panambunan, Christine Tooy, Wilda Assa
- PDF
PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Feliks Mamuka, Daniel Aling, Roy Lembong
- PDF
HUKUM WARIS TERHADAP PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK LUAR KAWIN

Fanda Lengkong, Marthin Lambonan, Revy Korah
- PDF
PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN LISENSI PADA PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Muhammad Zidan Ali Zein, Maarthen Tampanguma, Stefan Obadja Voges
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR HUTAN

Rahel Tampongangoy
- PDF
TINJAUAN TERHADAP PASAL 310 AYAT (3) KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Marcelino Rantung
- PDF
PERLINDUNGAN HAM BAGI WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL MENURUT PERPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG SAUDARA SURIAH TAHUN 2011)

Qrei Poluakan
- PDF
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Nadila Masloman
- PDF
TINJAUAN YURIDIS DALAM KASUS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI MASA PEMBELAJARAN DARING

Militia Lumantak
- PDF

Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Administratum

Articles

PELAKSANAAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

PENGATURAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DI INDONESIA

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

PUTUSAN MAHKAMAH PENGADILAN INTERNASIONAL NOMOR 102 TAHUN 2002 TENTANG SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN SERTA IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA

PELAKSANAAN PENYELESAIAN ATAS KLAIM YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY DALAM PERJANJIAN SURETY BOND SEBAGAI SATU BENTUK JAMINAN

EKSTRADISI SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1979

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BITUNG

ASPEK HUKUM PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTE MERGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

EKSISTENSI PENGAKUAN DAN SUMPAH TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

FUNGSI DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

KAJIAN HUKUM TENTANG GRASI TERHADAP TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PENITIPAN BARANG (EKSPEDISI) TERHADAP BARANG/CARGO PENGIRIM

KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PENGGABUNGAN KEMENTERIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

EKSISTENSI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

INJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PASKIBRAKA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 20161 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUSTPK/2018/PT.MND)

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SWAB POLYMERASE CHAIN REACTION OLEH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) DAN PASAL 268 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HUKUM WARIS TERHADAP PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK LUAR KAWIN

PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN LISENSI PADA PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR HUTAN

TINJAUAN TERHADAP PASAL 310 AYAT (3) KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERLINDUNGAN HAM BAGI WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL MENURUT PERPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERANG SAUDARA SURIAH TAHUN 2011)

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

TINJAUAN YURIDIS DALAM KASUS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI MASA PEMBELAJARAN DARING

Developed By

Information