Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen BEBERAPA HAMBATAN PADA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR Abstract   PDF
Rindi Restu Tanti Gue
 
Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen BEDAH MAYAT DAN AKIBAT HUKUMNYA Abstract   PDF
Yukifli Poluan
 
Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Abstract   PDF
Cristian Imanuel Rivaldo Rengkung
 
Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen BENTUK-BENTUK LARANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN Abstract   PDF
Sifrit Viranto Mansiarang
 
Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen BENTUK-BENTUK PERBUATAN PENYELENGGARA NEGARA YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA Abstract   PDF
Marhcel R. Maramis
 
Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT IMIGRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Abstract   PDF
Mesias Rumondor
 
Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Abstract   PDF
Meilania V. Mamahit
 
Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Abstract   PDF
Soeharno Soeharno
 
Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DI BIDANG PERBANKAN Abstract   PDF
Rowlando Christoper Kiriman
 
Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen BUDAYA HUKUM YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Abstract   PDF
Christian Rumengan
 
Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Abstract   PDF
Jully Constantia Sambow
 
Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen CACAT KEJIWAAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA Abstract   PDF
Doddy Makanoneng
 
Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen CAKUPAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Abstract   PDF
Stevanno Marcelleno Endey
 
Vol 1, No 1 (2012) CATATAN SINGKAT: BUKTI PIDANA DARI ASPEK FENOMENOLOGI Abstract   PDF
Frans Maramis
 
Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Abstract   PDF
Andre Valentino Makanaung
 
Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen DALUWARSA PENUNTUTAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Abstract   PDF
Indah Febriari Kaligis
 
Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen DAMPAK YURIDIS DALAM PRANATA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI INDONESIA Abstract   PDF
Rolando W. Rorimpandey
 
Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen DASAR PEMIDANAAN DELIK PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN BERDASARKAN PASAL 53 KUHP Abstract   PDF
Merren Marentek
 
Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen DAYA PAKSA (OVERMACHT) DALAM PASAL 48 KUHP DARI SUDUT DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI Abstract   PDF
Raldo Rattu
 
Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen DELIK TIDAK MEMENUHI PELAKSANAAN KEWAJIBAN SEBAGAI SAKSI, AHLI ATAU JURU BAHASA MENURUT PASAL 224 DAN PASAL 522 KUHP Abstract   PDF
Arvi Fladi Purukan
 
Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen DELIK ADUAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA Abstract   PDF
George Mayor
 
Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen DELIK MEMAKSA PEJABAT (PEGAWAI NEGERI) MELAKUKAN ATAU MELALAIKAN PERBUATAN JABATAN MENURUT PASAL 211 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Abstract   PDF
Fitri Faradilla Indah Kamba
 
Vol 11, No 3 (2022): Lex Crimen DELIK MENGABAIKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT ATAU NIAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERTENTU MENURUT PASAL 164 DAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Abstract   PDF
Zainal Abidin
 
Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen DELIK MENGADAKAN PESTA, KERAMAIAN UMUM, ATAU ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM TANPA IZIN MENURUT PASAL 510 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Abstract   PDF
Mario Marcelano Kabangnga
 
Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen DELIK MENGHANCURKAN, MEMINDAHKAN, MEMBUANG ATAU MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI SESUATU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN BATAS PEKARANGAN MENURUT PASAL 389 KUHP Abstract   PDF
Josua Fransisco Kiling
 
101 - 125 of 1625 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>