Vol. 8 No. 1 (2020): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Published: 2020-05-18

Articles

KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014

Sovia Helena Kindangen
- PDF
SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Kevin C. I Gagundali
- PDF
PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 268/561/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

Vania Andini Sehang
- PDF
PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENERAPAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Jose Andre Soehalim
- PDF
IMPLIKASI HUKUM DAN LEGALITAS TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESI DALAM KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIV/2016

Rivo Marcelino Gerungan
- PDF
KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERHADAP PERILAKU HAKIM

Anggita N. Silouw
- PDF
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

Marsela Marissaha Adil
- PDF
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM MELAKUKAN DISKRESI DIKAJI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2014

Bherly Adhitya Rorong
- PDF
KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PIHAK TERMOHON DALAM MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILU

Kurnia Gracella Lumingkewas
- PDF
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

Ekha Marissa Rusly
- PDF
TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)

Novianti Asri Sari Alamat
- PDF
UPAYA PERMOHONAN PUTUSAN FIKTIF POSITIF TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM LINGKUP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Denny Kristian
- PDF
KEWENANGAN DPR DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG PASCA PUTUSAN MK NO.27/PUU-XI/2013

Sindi Marita Tora
- PDF
PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Christiani Junita Umboh
- PDF
TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PAJAK

Marcelino Enrico Ladjoma
- PDF
MAKAR UNTUK MENGGULINGKAN PEMERINTAH SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PASAL 107 KUHP (KAJIAN HUKUM PUTUSAN MK NO. 7/PUU-XV/2017)

Aldareza Gielliery Gabriele Runtukahu
- PDF
PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Apolos Binilang
- PDF

Vol. 8 No. 1 (2020): Lex Administratum

Articles

KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 268/561/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENERAPAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

IMPLIKASI HUKUM DAN LEGALITAS TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESI DALAM KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XIV/2016

KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERHADAP PERILAKU HAKIM

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM MELAKUKAN DISKRESI DIKAJI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2014

KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PIHAK TERMOHON DALAM MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILU

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)

UPAYA PERMOHONAN PUTUSAN FIKTIF POSITIF TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM LINGKUP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEWENANGAN DPR DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG PASCA PUTUSAN MK NO.27/PUU-XI/2013

PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PAJAK

MAKAR UNTUK MENGGULINGKAN PEMERINTAH SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PASAL 107 KUHP (KAJIAN HUKUM PUTUSAN MK NO. 7/PUU-XV/2017)

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Developed By

Information