Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Administratum

Published: 2022-04-19

Articles

SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM MELAKSANAKAN (EKSEKUSI) YANG TELAH MEMEPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Dfigo Michael Karuntu
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Albert Saktibima Saoh
- PDF
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR 36/G/2019/PTUN.SRG)

Brylliani Putri Nathania
- PDF
DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN ADANYA PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Gloria Chindai Lagio
- PDF
ANALISIS HUKUM ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA1 Oleh : Gabriel Daniel Gomer Rosok

Gabriel Daniel Gomer Rosok
- PDF
KEWAJIBAN MEMBERIKAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PENGGUNA LAYANAN POS AKIBAT KELALAIAN ATAU KESALAHAN PENYELENGGARA POS

Nikita Pricilia Drismal
- PDF
PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA

Euagelion Caroline Quirina Lainawa
- PDF
KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Erlidya Yohana Mangero
- PDF
SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG LALAI MEMBAYAR PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA1 Oleh: Jeremi Alessandro

Jeremi Alessandro
- PDF
ANALISA YURIDIS TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Regar Saputra
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA

Raiceel Grieven Lukas
- PDF
KAJIAN YURIDIS TAMBANG RAKYAT DI DESA TATELU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Alva Josua Kowaas
- PDF
PERIZINAN PENGGUNAAN SMELTER OLEH PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN

Melky Bujani
- PDF
TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN AKIBAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PELABUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Rethy Kadang Bunga Allo
- PDF
TINDAKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Willhen Shalomo Saerang
- PDF
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MEMPEROLEH KOMPENSASI

Dewi Christy Korengkeng
- PDF
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Andreas Wonte
- PDF
EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MERESTRUKTURISASI KREDIT DI ERA PANDEMI

Wulandari Aurora Lumunon
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16 TAHUN 2019

Yosmar Wungow
- PDF
PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASET PERUSAHAAN

Christian Daniel Pitoy
- PDF
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHUKUM DAN MENGADILI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN DITINJAU DARI EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Alfonso M Mewengkang
- PDF
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TERHADAP POTENSI PELANGGARAN PENYIDIK BERDASARKAN KUHAP

Petra Oudi Zainal Abidin
- PDF
KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI ALAT PEMBUKTIANMENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Williams Elsafan Loke
- PDF
TINDAK PIDANA SATWA LANGKA YANG DIPERJUALBELIKAN LEWAT MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Christina Veronica
- PDF
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abdul Mifta Munte
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH MELALUI PROSES KREDIT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU III TENTANG PERIKATAN

Tesalonika Putri Zefanya Rumengan
- PDF
KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI TINJAU DARI PASAL 1870 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)

Candella Angela Anatea Taliwongso
- PDF
KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN

Briean Kaeng
- PDF
INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DILUAR KUHP

Devid Toar Henok Laoh
- PDF

Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Administratum

Articles

SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM MELAKSANAKAN (EKSEKUSI) YANG TELAH MEMEPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR 36/G/2019/PTUN.SRG)

DASAR-DASAR YANG MENIADAKAN ADANYA PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

ANALISIS HUKUM ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA1 Oleh : Gabriel Daniel Gomer Rosok

KEWAJIBAN MEMBERIKAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PENGGUNA LAYANAN POS AKIBAT KELALAIAN ATAU KESALAHAN PENYELENGGARA POS

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA

KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG LALAI MEMBAYAR PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA1 Oleh: Jeremi Alessandro

ANALISA YURIDIS TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA

KAJIAN YURIDIS TAMBANG RAKYAT DI DESA TATELU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERIZINAN PENGGUNAAN SMELTER OLEH PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN AKIBAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PELABUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

TINDAKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MEMPEROLEH KOMPENSASI

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MERESTRUKTURISASI KREDIT DI ERA PANDEMI

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16 TAHUN 2019

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASET PERUSAHAAN

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHUKUM DAN MENGADILI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE NEGARA LAIN DITINJAU DARI EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA TERHADAP POTENSI PELANGGARAN PENYIDIK BERDASARKAN KUHAP

KEKUATAN PERJANJIAN SEBAGAI ALAT PEMBUKTIANMENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

TINDAK PIDANA SATWA LANGKA YANG DIPERJUALBELIKAN LEWAT MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH MELALUI PROSES KREDIT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU III TENTANG PERIKATAN

KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI TINJAU DARI PASAL 1870 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)

KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN

INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA DILUAR KUHP

Developed By

Information