Vol. 5 No. 5 (2016): Lex Crimen

e journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-09-09

Articles

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UU No. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA

Benny Laos
- PDF
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ricci Tatengkeng Sindar
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Billy Bidara
- PDF
AKIBAT HUKUM JIKA SURAT DAKWAAN DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM

Dahriyanto Imani
- PDF
MEKANISME GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Ignatius K. Janis
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH

Albert Albert
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA DEWAN, KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS TINDAK PIDANA PERBANKAN

Toar Y. R. Wongkar
- PDF
PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Wenlly Dumgair
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Surafli Noho
- PDF
KAJIAN PASAL 245 KUHP TENTANG MENGEDARKAN UANG PALSU KEPADA MASYARAKAT

Recky V. Ilat
- PDF
PENGGELAPAN UANG DAN SURAT BERHARGA OLEH PEGAWAI NEGERI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhamad Kurniawan
- PDF
PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Vikky O. Tulenan
- PDF
WEWENANG PENYIDIK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Cindy Kosegeran
- PDF
JAMINAN SERTIFIKAT PRODUK HALAL SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Purwanti Paju
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CEK DALAM SISTEM PEMBAYARAN

Chredo Wiko Sajow
- PDF
TINDAK PIDANA OLEH ANAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO.12/DRT/1951

Jeklin Marsya Langi
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI SUDUT PANDANG KUHAP

Hatlyinsyanna Seroy
- PDF
TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Reinhard John Pontoh
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

Meliza Cecillia Laduri
- PDF
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Maya S. Karundeng
- PDF

Vol. 5 No. 5 (2016): Lex Crimen

Articles

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UU No. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

AKIBAT HUKUM JIKA SURAT DAKWAAN DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM

MEKANISME GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH

SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA DEWAN, KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS TINDAK PIDANA PERBANKAN

PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KAJIAN PASAL 245 KUHP TENTANG MENGEDARKAN UANG PALSU KEPADA MASYARAKAT

PENGGELAPAN UANG DAN SURAT BERHARGA OLEH PEGAWAI NEGERI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

WEWENANG PENYIDIK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

JAMINAN SERTIFIKAT PRODUK HALAL SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CEK DALAM SISTEM PEMBAYARAN

TINDAK PIDANA OLEH ANAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO.12/DRT/1951

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI SUDUT PANDANG KUHAP

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Developed By

Information