Vol. 6 No. 4 (2017): Lex Crimen

e Journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-07-05

Articles

BEBERAPA ASPEK TENTANG DELIK SENJATA API, MUNISI DAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA

Ernest Runtukahu
- PDF
PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA SULAWESI UTARA

Ketty Nella Simbolon
- PDF
GRATIFIKASI DI BIDANG KEDOKTERAN DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG TINDAK PIDANA KHUSUS (UU No. 31 TAHUN 1999)

Mai Tiffany
- PDF
PENGATURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Andika Gumengilung
- PDF
KEDUDUKAN DELIK INSES (INCEST) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Fresdy A. Wotulo
- PDF
PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PADA JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Octaviane Rorong
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA ERROR IN PERSONA SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHAP UU NOMOR 8 TAHUN 1981

Ardy Sandro Sonambela
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKPEDISI MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Chikie Nangin
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MEDICAL MALPRAKTIK

Michelle Gabriele Monica Rompis
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL

Bella Liarosa Ruus
- PDF
KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN PETUGAS LAPAS KEPADA NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Samuel Imanuel Tumewu
- PDF
WEWENANG PRA PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PASAL 14 HURUF B KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015)

Kalvin Kawengian
- PDF
ASPEK HUKUM HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Arter Y. Ginting
- PDF
KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PEMBELI TERHADAP PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Felly Yanti Sheili Lumempouw
- PDF
HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Friska Marselina Maramis
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU. NO. 8 TAHUN 1999

Haryanto Atihuta
- PDF
PRAKTIK RATIFIKASI TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Debora Aprilany Grace Rompis
- PDF
DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Claudio A. Kermite
- PDF
HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

Kevin R. Komalig
- PDF
TINDAK PIDANA MELAKUKAN KAMPANYE PADA MASA TENANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Julio Oliver J. Pangemanan
- PDF

Vol. 6 No. 4 (2017): Lex Crimen

Articles

BEBERAPA ASPEK TENTANG DELIK SENJATA API, MUNISI DAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA

PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA SULAWESI UTARA

GRATIFIKASI DI BIDANG KEDOKTERAN DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG TINDAK PIDANA KHUSUS (UU No. 31 TAHUN 1999)

PENGATURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEDUDUKAN DELIK INSES (INCEST) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PADA JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

PERTANGGUNGJAWABAN TERPIDANA ERROR IN PERSONA SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI KUHAP UU NOMOR 8 TAHUN 1981

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKPEDISI MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MEDICAL MALPRAKTIK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN PETUGAS LAPAS KEPADA NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

WEWENANG PRA PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PASAL 14 HURUF B KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015)

ASPEK HUKUM HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PEMBELI TERHADAP PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU. NO. 8 TAHUN 1999

PRAKTIK RATIFIKASI TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TINDAK PIDANA MELAKUKAN KAMPANYE PADA MASA TENANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Developed By

Information