Vol. 3 No. 1 (2015): Lex Administratum

E Journal Bagian Hukum Adminisrtasi Negara pada Fakultas Hukum Unsrat

Published: 2015-02-13

Articles

PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Adrianus Lamusu
- PDF
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Mona Mario Mondong
- PDF
PENERAPAN ASAS FREIES ERMESSEN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN

Patricia N. Ch. Lumentut
- PDF
PENINJUAN KEMBALI PASAL 268 KUHAP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

Mario Octofianus Pua
- PDF
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Rahmi Septiani
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA DALAM PEMBERIAN GRASI

Eka Chandra Kurniawan
- PDF
APSEK HUKUM BAYI TABUNG DI INDONESIA

Hizkia Rendy Sondakh
- PDF
MENGGADAIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA

Balgis Lapadengan
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Zendy Johan Wantania
- PDF
PENENTUAN TOLOK UKUR TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASAR PADA UU NO. 5 TAHUN 1960

Chendra Adiguna Mokoagow
- PDF
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE

Alent R. Tumengkol
- PDF
HAK WARGA ATAS TANAH PENGGANTI YANG DIBEBASKAN OLEH PEMERINTAH

Cindy P. Paparang
- PDF
TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31/1999 Jo UU NO. 20/2001

Shitia Netty Lolong
- PDF
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELETRONIK

Putri Ratnasari
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Jessicha Tengar Pamolango
- PDF
KAJIAN YURIDIS HAK PERWALIAN ANAK DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA

Mutmainnah Domu
- PDF
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001

Eclesia Sembel
- PDF
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN DEMOKRASI DAN KEDAULATAN

Donna O. Setiabudhi
- PDF
HAK MENUNTUT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SETELAH PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Jekson Kasehung
- PDF
URGENSI RATIFIKASI KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN TAHUN 1984

Fatmah Paparang
- PDF

Vol. 3 No. 1 (2015): Lex Administratum

Articles

PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

PENERAPAN ASAS FREIES ERMESSEN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN

PENINJUAN KEMBALI PASAL 268 KUHAP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA DALAM PEMBERIAN GRASI

APSEK HUKUM BAYI TABUNG DI INDONESIA

MENGGADAIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

PENENTUAN TOLOK UKUR TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASAR PADA UU NO. 5 TAHUN 1960

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE

HAK WARGA ATAS TANAH PENGGANTI YANG DIBEBASKAN OLEH PEMERINTAH

TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31/1999 Jo UU NO. 20/2001

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELETRONIK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

KAJIAN YURIDIS HAK PERWALIAN ANAK DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN DEMOKRASI DAN KEDAULATAN

HAK MENUNTUT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SETELAH PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

URGENSI RATIFIKASI KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN TAHUN 1984

Developed By

Information