Vol. 3 No. 8 (2015): Lex Administratum

e journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2015-11-11

Articles

PERBUATAN SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK DAN TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Krisdianto Pranoto
- PDF
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PROSES HUKUM MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Yoshua Karel Iswanto
- PDF
PENATAAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Arianti Singal
- PDF
KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Van O. H. Rumahorbo
- PDF
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD DAN GUBERNUR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Ranny Z. Tuju
- PDF
PENERAPAN DISKRESI OLEH APARAT POLRI PADA KASUS AMUK MASSA MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2002

Mursyid Hilala
- PDF
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003

Allan Peter Sandag
- PDF
KEABSAHAN TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS MENURUT PERMEN NO 585 TAHUN 1989

Zam Zami
- PDF
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Amir Liputo
- PDF
PAJAK PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Glandy T. Y. Massie
- PDF
VALIDITAS KONSTITUSI DAN AMANDEMEN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Steven Arthur Sumuan
- PDF
ANALISIS HUKUM TERHADAP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

Noerhadi Lamonisi
- PDF
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Junarto Lindo
- PDF
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN TELUK MANADO

Engeline Y. D. A. L. Polimpung
- PDF
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BERTINDAK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bastian E. Amos
- PDF
SISTEM HUKUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP KEGIATAN INVESTOR DI DAERAH

Gloria Ch. Sumajow
- PDF
HUKUMAN TAMBAHAN SETELAH PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Carolus B. A. Tangkudung
- PDF
KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN

Gerry Lintang
- PDF
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

Meifi Meilani Paparang
- PDF
ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Taufan Purwadiyanto
- PDF
KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

Donna Okthalia Setiabudhi
- PDF

Vol. 3 No. 8 (2015): Lex Administratum

Articles

PERBUATAN SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK DAN TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PROSES HUKUM MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

PENATAAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN RUMAH SAKIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD DAN GUBERNUR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PENERAPAN DISKRESI OLEH APARAT POLRI PADA KASUS AMUK MASSA MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2002

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003

KEABSAHAN TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS MENURUT PERMEN NO 585 TAHUN 1989

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PAJAK PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

VALIDITAS KONSTITUSI DAN AMANDEMEN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANALISIS HUKUM TERHADAP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN TELUK MANADO

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BERTINDAK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SISTEM HUKUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP KEGIATAN INVESTOR DI DAERAH

HUKUMAN TAMBAHAN SETELAH PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN

KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

Developed By

Information