Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administratum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-04-02

Articles

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KECAMATAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Megga Marcelia Fictoria Karuntu
- PDF
REVITALISASI HAK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT ABRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Asyer Andawari
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

Eben B. C. Bansaleng
- PDF
IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO)

Rianti Banjarnahor
- PDF
PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Roysimon Wangkanusa
- PDF
JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Sharon V. Mussu
- PDF
PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA YANG DIPEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Asrin R. Abjul
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Erica Gita Mogi
- PDF
HAK-HAK KEBENDAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Regita A. Mumek
- PDF
GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Kevin Lumingkewas
- PDF
PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)

Titin Benazir Kumala Putri
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Dapot Matanari
- PDF
HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA MENURUT PASAL 76 KUHP

Jesica Priscillia Estefin Wangkil
- PDF
ANALASIS ATAS PERMINTAAN PENYIDIK UNTUK DILAKUKANNYA VISUM ET REPERTUM MENURUT KUHAP

Yosy Ardhyan
- PDF
PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERBUATAN PERSELINGKUHAN (OVERSPEL)

I Gede Budiarta
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL ATAS CYBERPORN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008

Vella Julita Rumopa
- PDF
KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Arofi Pratama Putra Aslah
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 jo UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Esterina Fransi Rompas
- PDF
SUATU KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP HEWAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jonathan Toar Mampow
- PDF
PELAKU ABORTUS PROVOKATUS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER MENURUT PASAL 299 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Lorensia S. Siruang
- PDF

Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Administratum

Articles

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KECAMATAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

REVITALISASI HAK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT ABRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU NO.12 TAHUN 1995) (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO)

PERLINDUNGAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA YANG DIPEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

HAK-HAK KEBENDAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA MENURUT PASAL 76 KUHP

ANALASIS ATAS PERMINTAAN PENYIDIK UNTUK DILAKUKANNYA VISUM ET REPERTUM MENURUT KUHAP

PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERBUATAN PERSELINGKUHAN (OVERSPEL)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK AKUN MEDIA SOSIAL ATAS CYBERPORN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008

KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 jo UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SUATU KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP HEWAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PELAKU ABORTUS PROVOKATUS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER MENURUT PASAL 299 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Developed By

Information