Vol. 5 No. 4 (2017): Lex Administratum

E Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-06-14

Articles

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Mick Mario Valentino Sopacoly
- PDF
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Ryan Jerry Untu
- PDF
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Reinnheart Manoppo
- PDF
PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

Jeims Ronald Topa
- PDF
PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN HARGA PASAR DAN NILAI OBJEK PAJAK (NJOP)

Ingriany Supit
- PDF
PENYELESAIAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Debby Kenap
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM AKTA PERJANJIAN YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

Mario Randy Lengkong
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ASURANSI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA INDONESIA

Chrisai Marselino Riung
- PDF
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO

Rahmawati Rahmawati
- PDF
PENDAFTARAN TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

Guntur Justitia Tampang
- PDF
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME GUGATAN PERDATA

Evans Emanuel Sinulingga
- PDF
ANALISA YURIDIS TERHADAP IZIN INVESTASI PERTAMBANGAN PT. MIGRO METAL PERDANA DI PULAU BANGKA KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Thommy Aruan
- PDF
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI TERDAKWA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2008/PN.YK)

Allannis Cendana
- PDF

Vol. 5 No. 4 (2017): Lex Administratum

Articles

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL UNTUK SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN HARGA PASAR DAN NILAI OBJEK PAJAK (NJOP)

PENYELESAIAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM AKTA PERJANJIAN YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ASURANSI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA INDONESIA

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO

PENDAFTARAN TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MEKANISME GUGATAN PERDATA

ANALISA YURIDIS TERHADAP IZIN INVESTASI PERTAMBANGAN PT. MIGRO METAL PERDANA DI PULAU BANGKA KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI TERDAKWA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2008/PN.YK)

Developed By

Information