Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2021-04-06

Articles

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Aditia Efendi Tugino
- PDF
PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA

Richard Indra Kurnia Sianipar
- PDF
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TAHANAN DI RUTAN DALAM PROSES ASIMILASI KARENA PANDEMI COVID-19

Tereza Bella Palilingan
- PDF
BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KELURAHAN KAKASKASEN 1)

Claudia Clara Lusye Wongkar
- PDF
HYBRID COURT SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Sesylia Levintha Liyu
- PDF
PENEGAKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pingkan Vanesa Roring
- PDF
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Eric Henry Supit
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM

Setiawan Maliogha
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN TENAGA KERJA DI TENGAHPANDEMI COVID-19

Charolina Djesika Sembel
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN DAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK â€“ POKOK AGRARIA

Inri Anastasya Eldysa Rende
- PDF
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

William Boyke Gosal
- PDF
TINJAUAN NORMATIF EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Alfiano I. Suak
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI DALAM KAITANNNYA DENGAN TUGAS PERWAKILAN DIPLOMATIK

Celia Tara Avisha Magenda
- PDF
PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Erick Malombeke
- PDF
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN NEW NORMAL PASCA PSBB AKIBAT WABAH PANDEMI COVID-19

Violette S. R. Mokodongan
- PDF
PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DAN BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Juan Unsulangi
- PDF
KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Variztian Fernando Turangan
- PDF
ANALISIS HUKUM PENINDAKAN BAGI PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Wendry Beny Notanubun
- PDF
PENGESAHAN KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012

Aulina Sherina Tubagus
- PDF
EKSISTENSI ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Vernanda Mariana Siahaya
- PDF
PENGANIAYAAN HEWAN (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) SEBAGAI DELIK TERHADAP PERASAAN KEPATUTAN

Jeremia Pinontoan
- PDF
KAJIAN YURIDIS SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA DI ATAS TANAH DAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

Tony Gideon Bella
- PDF
KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Valentino Heisel Jonathan Rotinsulu
- PDF
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Writechaels M. Ratulangi
- PDF
UPAYA KRIMINALISASI DALAM HAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER CRIME

Verrel Senza Nathaniel Rasso
- PDF

Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Administratum

Articles

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TAHANAN DI RUTAN DALAM PROSES ASIMILASI KARENA PANDEMI COVID-19

BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KELURAHAN KAKASKASEN 1)

HYBRID COURT SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

PENEGAKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN TENAGA KERJA DI TENGAHPANDEMI COVID-19

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN DAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK â€“ POKOK AGRARIA

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

TINJAUAN NORMATIF EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI LUAR NEGERI DALAM KAITANNNYA DENGAN TUGAS PERWAKILAN DIPLOMATIK

PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN NEW NORMAL PASCA PSBB AKIBAT WABAH PANDEMI COVID-19

PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DAN BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ANALISIS HUKUM PENINDAKAN BAGI PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGESAHAN KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012

EKSISTENSI ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

PENGANIAYAAN HEWAN (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) SEBAGAI DELIK TERHADAP PERASAAN KEPATUTAN

KAJIAN YURIDIS SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA DI ATAS TANAH DAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

UPAYA KRIMINALISASI DALAM HAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER CRIME

Developed By

Information