Vol. 7 No. 6 (2018): Lex Crimen

e Journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2018-09-04

Articles

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT PASAL 1548 KUHPERDATA

Rio Ch. Rondonuwu
- PDF
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Christie Sompotan
- PDF
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

Fridolin Tahulending
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING LANGSUNG DALAM MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PENERAPAN MEA 2015 DI INDONESIA

Putrirahmatillah Putrirahmatillah
- PDF
INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Ratna Sari Dewi Polontalo
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG SITAAN YANG DISIMPAN DALAM RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN

Christian L. Sumual
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Afrizal Rachman
- PDF
PENGATURAN HUKUM TENTANG TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN HAK PAKAI DITINJAU DARI PP No. 10 TAHUN 1996 TENTANG HGU, HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Muhammad Safir Ramadhan Usup
- PDF
PELAKSANAAN TATA CARA PENERTIBAN TANAH-TANAH YANG DITERLANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960

Moh. Dahyar A. Paputungan
- PDF
TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PASAL 480 ke-1 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1220 K/PID/2016)

Riski David Welan
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Endre Vendy Katiandagho
- PDF
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAKI DI BIDANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Eben Paulus Muaja
- PDF
TINJAUAN TENTANG UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SWASTA MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Friska Julyani Mengko
- PDF
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Balgis Talibo
- PDF
PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENURUT KUHAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 34 TAHUN 2013

Mario M. Longdong
- PDF
PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

Vecky N. Pangalila
- PDF
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Imelda Natalia Susan
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI TENAGA KESEHATAN ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Reynaldi Pesak
- PDF
WEWENANG PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT PASAL 142 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

Ignasius A. Tiolong
- PDF

Vol. 7 No. 6 (2018): Lex Crimen

Articles

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT PASAL 1548 KUHPERDATA

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING LANGSUNG DALAM MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PENERAPAN MEA 2015 DI INDONESIA

INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP BARANG SITAAN YANG DISIMPAN DALAM RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

PENGATURAN HUKUM TENTANG TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN HAK PAKAI DITINJAU DARI PP No. 10 TAHUN 1996 TENTANG HGU, HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PELAKSANAAN TATA CARA PENERTIBAN TANAH-TANAH YANG DITERLANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960

TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PASAL 480 ke-1 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1220 K/PID/2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAKI DI BIDANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TINJAUAN TENTANG UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SWASTA MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENURUT KUHAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 34 TAHUN 2013

PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI TENAGA KESEHATAN ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

WEWENANG PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT PASAL 142 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

Developed By

Information