Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen

Published: 2026-10-19

Articles

PENYELESAIAN GANTI RUGI PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Sherryn P. Karundeng, Hironimus Taroreh, Harly Stanly Muaja
- PDF
PEMBATASAN KEWENANGAN KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DAN ITIKAD BAIK1

Everisty N.I. Longdong, Yumi Simbala, Dientje Rumimpunu
- PDF
PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS TUMBUHAN GANJA DALAM TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PASAL 139 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XXII/2024)

Mohammad Hidayaturrahman Andili, Yumi Simbala, Harly Stanly Muaja
- PDF
IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULAMDANG BIARO BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Zeman Artha Sumenda
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI ATAS HARTA BERSAMA YANG DIALIHKAN TANPA PERSETUJUAN DALAM PERKAWINAN

Junaidi Padja
- PDF
PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS

Maria Angelica Ester Deyong, Hendrik Pondaag, Vecky Yany Gosal
- PDF
AKIBAT HUKUM TIDAK DISAHKANNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 2025

Feco Juan Sem Bolung
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KEKERASAN DARI OKNUM APARAT KEPOLISIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Prayce Mokolomban
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3297 K/PDT/2022)

Lucyensi Stephani
- PDF
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)

Tabitha Eugenia Bandil
- PDF
UPAYA PEMERINTAH KOTA BITUNG TERHADAP PRIVATISASI PESISIR DI PULAU LEMBEH:ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DIKECAMATAN LEMBEH UTARA

Sevanya Wagiu , Christine Salomy Tooy , Dientje Rumpimunu
- PDF
PRAKTIK RIBA DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA MANADO

Marshanda Novia Male
- PDF
PENEGAKKAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN KACA FILM DI ATAS AMBANG BATAS KETEBALAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 439/U/PHB - 76

Rivaldo Mukuan , Debby Telly Antow , Nurhikmah Nachrawy
- PDF
PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Jeremia Nathanael Paendong, Arie Ventje Sendow, Nike Kelly Rumokoy
- PDF
IMPLEMENTASI KONSEP EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DALAM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

Lisdiayanti Dumendehe, Imelda G. Onibala, Dientje Rumimpunu
- PDF

Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen

Articles

PENYELESAIAN GANTI RUGI PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PEMBATASAN KEWENANGAN KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DAN ITIKAD BAIK1

PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS TUMBUHAN GANJA DALAM TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PASAL 139 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XXII/2024)

IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULAMDANG BIARO BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI ATAS HARTA BERSAMA YANG DIALIHKAN TANPA PERSETUJUAN DALAM PERKAWINAN

PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS

AKIBAT HUKUM TIDAK DISAHKANNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT KEKERASAN DARI OKNUM APARAT KEPOLISIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3297 K/PDT/2022)

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)

UPAYA PEMERINTAH KOTA BITUNG TERHADAP PRIVATISASI PESISIR DI PULAU LEMBEH:ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DIKECAMATAN LEMBEH UTARA

PRAKTIK RIBA DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA MANADO

PENEGAKKAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN KACA FILM DI ATAS AMBANG BATAS KETEBALAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 439/U/PHB - 76

PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

IMPLEMENTASI KONSEP EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DALAM TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

Developed By

Language

Information