Vol. 5 No. 7 (2017): Lex Et Societatis

e Journal pada Bagian Hukum dan Masyarakat

Published: 2017-12-05

Articles

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Trivena G. M. Tumbel
- PDF
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAKSI GELAP MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Rivaldo Lambey
- PDF
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN PEMBALAKAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Anjas B. Pratama
- PDF
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Quantri H. Ondang
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Jesis Priscilia Kurniawan
- PDF
KAJIAN HUKUM PENETAPAN UANG PESANGON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mohamad Risaldi Mamonto
- PDF
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009)

Candra Gabriel Mukuan
- PDF
PELAKSANAAN HUKUMAN TAMBAHAN OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nerly A. Sumanullang
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Jerry Vicky Mawu
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS KORPORASI DALAM PASAL 59 KUHP

Linelejan B. Davadi
- PDF
TATA CARA PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN PP. NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Sitti Nadya Mo'o
- PDF
PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Amalia Izati Hikmat
- PDF
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Faridaziah Syahrain
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA CETAK YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

Daud R. A. Pangaribuan
- PDF
PENGGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Graysela Rosalita Terok
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT PASAL 340 KUHP

Jesica Ribka Buluran
- PDF
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Petrik P. E. Kolinug
- PDF
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Roulina Yohana Hutapea
- PDF
EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) DALAM PROSES PERSIDANGAN ACARA PIDANA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM)

Hariyanto Malara
- PDF
KEBERADAAN ASAS CABOTAGE TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DALAM UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Graciella Eunike Sumenda
- PDF

Vol. 5 No. 7 (2017): Lex Et Societatis

Articles

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAKSI GELAP MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN PEMBALAKAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

KAJIAN HUKUM PENETAPAN UANG PESANGON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009)

PELAKSANAAN HUKUMAN TAMBAHAN OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS KORPORASI DALAM PASAL 59 KUHP

TATA CARA PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN PP. NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA CETAK YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

PENGGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT PASAL 340 KUHP

KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) DALAM PROSES PERSIDANGAN ACARA PIDANA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM)

KEBERADAAN ASAS CABOTAGE TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT DALAM UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Developed By

Information

statcounter

flagcounter