Vol. 7 No. 6 (2019): Lex Et Societatis

e Journal pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2019-10-21

Articles

UPAYA-UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN PEMBAJAKAN DI LAUT

Cheivin E. Kuada
- PDF
PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN PILIPINA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS)

William C. Bentian
- PDF
PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Farly Mervy Wongkar
- PDF
KAJIAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Brian A. Lomboan
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Meria Gabriel Wola
- PDF
SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Vidly Yeremia Elroy Mogi
- PDF
KAJIAN HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Aprilia Estina Poae
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Calvin Epafroditus Jacob
- PDF
KEWENANGAN BANK INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

Evanlie Robot
- PDF
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PASIEN EUTHANASIA DI INDONESIA

Elsa Gloria Pangemanan
- PDF
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service) TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN

George Ernes Wenas
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI SARANA ELEKTRONIK/ONLINE

Andi Bagulu
- PDF
LARANGAN DI KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

Priska Rosalia Kaat
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI LUAR NEGERI

Ketherin Sabaru
- PDF
KEWAJIBAN BADAN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI PASCATAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Cindy Lucia Koleangan
- PDF
KEWAJIBAN BADAN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI PASCATAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Cindy Lucia Koleangan
- PDF
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Ekharisti Kawulusan
- PDF
TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Agung C. P. Talumepa
- PDF
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA MENGACU KASUS PELANGGARAN HAM WAMENA 4 APRIL 2003

Rifaldy Andika Musak
- PDF
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANIAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI

Erwin Lumoring
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PIDANA PERBARENGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Haris A. P. Balanda
- PDF

Vol. 7 No. 6 (2019): Lex Et Societatis

Articles

UPAYA-UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN PEMBAJAKAN DI LAUT

PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN PILIPINA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS)

PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

KAJIAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KAJIAN HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KEWENANGAN BANK INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PASIEN EUTHANASIA DI INDONESIA

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service) TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI SARANA ELEKTRONIK/ONLINE

LARANGAN DI KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI LUAR NEGERI

KEWAJIBAN BADAN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI PASCATAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KEWAJIBAN BADAN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI PASCATAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA MENGACU KASUS PELANGGARAN HAM WAMENA 4 APRIL 2003

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGANIAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PIDANA PERBARENGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Developed By

Information

statcounter

flagcounter