Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Administratum

e Journal Pada Bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2022-01-19

Articles

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

Giant A. E. Parengkuan
- PDF
PRINSIP DASAR TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Aprilyaq Dunggio
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS

Maria Matildha
- PDF
ANALISIS PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Andri Yunan Gaib
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

Brian Farenheard Tjiumena
- PDF
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT YANG BELUM DIDAFTARKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Rodrigo Yoel Pontoh
- PDF
KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Tyas E. Jurnalistika
- PDF
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Queenisia Emanuela Leimena
- PDF
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Beckham Jufian Podung
- PDF
PENERAPAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020

Verely Christian Elsyamar Arina
- PDF
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Giani Sulastri Gurumis
- PDF
KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004

Marcelino Eric Montol
- PDF
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (PERAIRAN NATUNA UTARA) SEBAGAI KAWASAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN

Riyan Bahari Kaunang
- PDF
PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT TEMPUR ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Andi Wiratama Satria
- PDF
SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Evelyn Lumentut
- PDF
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BEBAS KKN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Gilbert Stevanus Sumendap
- PDF
PROSEDUR HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA KEGIATAN PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

Jonathan E. S. Pongoh
- PDF
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN DAN KUALITAS PELAYANAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 10 TAHUN 2021

Valentino Mario Mean
- PDF
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rico Antonius Mangkey
- PDF
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA â€“ CUMA KEPADA ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Sharen H. M. Mangi
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 20 TAHUN 2001

Marcellina Bethania Akay
- PDF
PENGIMPLEMENTASIAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Mellanie R. Y. Parengkuan
- PDF
HAK KEBENDAAN DAN PEMBEBANAN LEMBAGA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)

Muhammad Fauzi Bachmid
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMECAH OMBAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 9/PIDANA KHUSUS 2018 PT. MANADO

Widio Jeremi Ismail Hermanus
- PDF
PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH

Seren Valeri Wales
- PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH BANK TERDAMPAK COVID-19

Novia Indriani Mamuaja
- PDF
IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH BANK TERDAMPAK COVID-19

Novia Indriani Mamuaja
- PDF

Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Administratum

Articles

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

PRINSIP DASAR TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS

ANALISIS PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT YANG BELUM DIDAFTARKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PENERAPAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020

UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004

PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (PERAIRAN NATUNA UTARA) SEBAGAI KAWASAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN

PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT TEMPUR ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BEBAS KKN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

PROSEDUR HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL PADA KEGIATAN PERDAGANGAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN DAN KUALITAS PELAYANAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 10 TAHUN 2021

KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA â€“ CUMA KEPADA ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 20 TAHUN 2001

PENGIMPLEMENTASIAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAK KEBENDAAN DAN PEMBEBANAN LEMBAGA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMECAH OMBAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 9/PIDANA KHUSUS 2018 PT. MANADO

PROSES DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENDAFTARAN TANAH

IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH BANK TERDAMPAK COVID-19

IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH NASABAH BANK TERDAMPAK COVID-19

Developed By

Information