Vol. 5 No. 9 (2017): Lex Privatum

e Journal Pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-12-18

Articles

PENDAFTARAN TANAH MENGGUNAKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF YANG MENGANDUNG UNSUR POSITIF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Anastassia Tamara Pandey
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERKAITAN DENGAN ADANYA PERISTIWA ALAM GEMPA BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Mirza Sheila Mamentu
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Thalia Anjella Sarah Montolalu
- PDF
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Mikstenly Mouw
- PDF
ASPEK YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI TUKAR-MENUKAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Natalia Maria Liju
- PDF
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

Siskawati Thaib
- PDF
PENERAPAN HUKUM TERHADAP LABEL DAN IKLAN PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Siti Nurzuhriyah Puasa
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM USAHA PERKEBUNAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Gianluigi M. Tataung
- PDF
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Qadryan R. Sumaryono
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

Novira C. N. Sumaraw
- PDF
HAK-HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT JAMINAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Andhika Mopeng
- PDF
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008

Ghina Junita Mokoginta
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Fathurahman Pontoh
- PDF
DORONGAN DARI DALAM (INNERLIJKE DRANG) SEBAGAI DALIH UNTUK ALASAN PENHAPUS PIDANA DI LUAR UNDANG-UNDANG

Jersen R. Kodoati
- PDF
KAJIAN YURIDIS USAHA PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK MELALUI TABUNGAN DAN DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Randy Y. R. Ardus
- PDF
TINDAK PIDANA TERHADAP LEMBAGA PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Rhivent Marchel Michael Samatara
- PDF
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN AUSRANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG DIASURANSIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Apriliana Findy Agility Krisen
- PDF
ANALISIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Ejinia Elisa Kambey
- PDF
PERBUATAN MAKAR MENURUT PASAL 107 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Felicia Setyawati Suwarsono
- PDF
PERJANJIAN LISENSI ANTARA PEMILIK HAK TERDAFTAR DENGAN PENERIMA LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Syeren Kasenda
- PDF

Vol. 5 No. 9 (2017): Lex Privatum

Articles

PENDAFTARAN TANAH MENGGUNAKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF YANG MENGANDUNG UNSUR POSITIF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERKAITAN DENGAN ADANYA PERISTIWA ALAM GEMPA BUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ASPEK YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI TUKAR-MENUKAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

PENERAPAN HUKUM TERHADAP LABEL DAN IKLAN PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM USAHA PERKEBUNAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

HAK-HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT JAMINAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2008

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DORONGAN DARI DALAM (INNERLIJKE DRANG) SEBAGAI DALIH UNTUK ALASAN PENHAPUS PIDANA DI LUAR UNDANG-UNDANG

KAJIAN YURIDIS USAHA PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK MELALUI TABUNGAN DAN DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

TINDAK PIDANA TERHADAP LEMBAGA PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN AUSRANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG DIASURANSIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

ANALISIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

PERBUATAN MAKAR MENURUT PASAL 107 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PERJANJIAN LISENSI ANTARA PEMILIK HAK TERDAFTAR DENGAN PENERIMA LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Developed By

Information