Vol. 6 No. 4 (2018): Lex Administratum

Published: 2019-07-26

Articles

KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Jilmi L. A. Sukardi
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) GUBERNUR MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Herlina Nova Maturan
- PDF
FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Alexander Christo Agung
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945

Herdiantor H. Lalenoh
- PDF
KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Widya Christie Sumarandak
- PDF
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Jean Daryn Hendar Iskandar
- PDF
KAJIAN HUKUM MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014)

Clivirio Marsel Rompas
- PDF
PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Devian Abdulfatah Lamadju
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Charles Irfan Alexander Tumbol
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

Jeremy L. C. Sanger
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN YUDICIAL REVIEW PADA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Denyaty Denyaty
- PDF
TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA

Elim Riedel Chrismas Pio
- PDF
ANALISIS FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MANADO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fioren Maria Lasut
- PDF
FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAMMELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Gelnn Divy Parrangan
- PDF
KAJIAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Finny Alfinonita Massie
- PDF
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA MENGENAI HAK ANGKET DPR DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 102-016-019/PUU-IV/2006, NO 19 PUU-V/2007 JO DAN NO 5/PUU-IX/2011

Sari Maariwug
- PDF
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Livi Frishillia Harimisa
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PENCABUTAN JABATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ronald Pitoy Wutabisu
- PDF
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI

Daniel Nicolas Gimon
- PDF
ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TANPA WEWENANG SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sergio Dotulong
- PDF
AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Sri Devy Gabrielah Budiman
- PDF

Vol. 6 No. 4 (2018): Lex Administratum

Articles

KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) GUBERNUR MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945

KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KAJIAN HUKUM MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014)

PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN YUDICIAL REVIEW PADA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA

ANALISIS FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MANADO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAMMELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

KAJIAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA MENGENAI HAK ANGKET DPR DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 102-016-019/PUU-IV/2006, NO 19 PUU-V/2007 JO DAN NO 5/PUU-IX/2011

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PENCABUTAN JABATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN BENTUK PERLINDUGAN HAK KONSTITUSI

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TANPA WEWENANG SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Developed By

Information