Vol. 4 No. 1 (2016): Lex Administratum

e journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-02-07

Articles

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PEREKRUTAN HAKIM MENURUT UNDANGâ€“UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Clinton Mukuan
- PDF
ANALISIS HUKUM ATAS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO

Gabriela Angellina Theis
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1994

Rivo Umboh
- PDF
PERSETUJUAN PRESIDEN UNTUK TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILANJUTKAN DENGAN PENAHANAN TERHADAP GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Jeniffer Zinnia Maramis
- PDF
KEPASTIAN HUKUM ATAS STATUS KARYAWAN HARIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Riona B. N. Sorongan
- PDF
KAJIAN YURIDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH WILAYAH PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA

Hefrijani Pontolawokang
- PDF
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN (MIGAS) MENURUT HUKUM NASIONAL

Bobby Keril Mokalu
- PDF
PENERAPAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Huterisa C. P. Katiandagho
- PDF
KONVERSI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Octavianus Wenur
- PDF
EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Sirajuddin Sirajuddin
- PDF
PENGATURAN PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Nofri Mantik
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN

Patris Toar Pandeirot
- PDF
KAJIAN YURIDIS PERAN BPN KOTA BITUNG DALAM PENGURUSAN BIDANG PERTANAHAN

Adelheid Celine Kalalo
- PDF
HAK TENAGA KERJA ATAS JAMSOSTEK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Marlina T. Sangkoy
- PDF
PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG DI KELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH

Valdio A. Iroth
- PDF
TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM

Deisye Veronica Makisake
- PDF
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2014

Prizcilia Valeria Sembel
- PDF
KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Morrets Hendro Hansun
- PDF
PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENANGANI MASALAH KETENAGAKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Yenny Krisnny Tannasa
- PDF
GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Desi Yohana Norita Sigar
- PDF
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN MENURUT UU NO 17 TAHUN 2004

Jacson Rorimpandey
- PDF

Vol. 4 No. 1 (2016): Lex Administratum

Articles

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PEREKRUTAN HAKIM MENURUT UNDANGâ€“UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL

ANALISIS HUKUM ATAS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1994

PERSETUJUAN PRESIDEN UNTUK TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILANJUTKAN DENGAN PENAHANAN TERHADAP GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

KEPASTIAN HUKUM ATAS STATUS KARYAWAN HARIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

KAJIAN YURIDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PADA PEMERINTAH WILAYAH PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN (MIGAS) MENURUT HUKUM NASIONAL

PENERAPAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

KONVERSI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

PENGATURAN PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3) TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN

KAJIAN YURIDIS PERAN BPN KOTA BITUNG DALAM PENGURUSAN BIDANG PERTANAHAN

HAK TENAGA KERJA ATAS JAMSOSTEK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT YANG DI KELUARKAN OLEH BANK PEMERINTAH

TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM

PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2014

KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENANGANI MASALAH KETENAGAKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DPR RI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN MENURUT UU NO 17 TAHUN 2004

Developed By

Information