Vol. 9 No. 6 (2021): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2021-06-22

Articles

KEWENANGAN EKSEKUTIF DALAM MELAKUKAN PRATINJAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016

Santa Pricilia Gabriel Tulenan
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH ADAT YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Jenerly J. Z. J. Sondakh
- PDF
PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Serin Prisilia Tutkey
- PDF
KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Lavenia R. Palandeng
- PDF
KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Queensly Siska Seroy
- PDF
PERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN BARANG PALSU

Chelsi Maisy Korengkeng
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Lorensia Ririn
- PDF
PENEGAKAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Maria Angelina Suwarsono
- PDF
PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) DI RUANG UDARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020

Sri Gita
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Chrisandy M. Polii
- PDF
PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Yosener Ratu
- PDF
PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ardeen Brando Kaunang
- PDF
KEPASTIAN HUKUM PENJAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

Fillia Malele
- PDF
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Pricilia Elisya Siahaya
- PDF
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI

Ida Bagus Gede Ekapratama Putra
- PDF
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDY DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Onasis Okriyanto Sedu
- PDF
UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Mikhael Pontowulaeng
- PDF
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Queensy Elshadai Kasenda
- PDF

Vol. 9 No. 6 (2021): Lex Administratum

Articles

KEWENANGAN EKSEKUTIF DALAM MELAKUKAN PRATINJAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH ADAT YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

KEDUDUKAN HUKUM BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

PERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN BARANG PALSU

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

PENEGAKAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) DI RUANG UDARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020

PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

KEPASTIAN HUKUM PENJAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI

HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH STUDY DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Developed By

Information