Vol. 9 No. 8 (2021): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum dan Masyarakat

Published: 2021-10-21

Articles

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002

David Yosua Umboh
- PDF
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI SULAWESI UTARA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN)

Yeremia Yosua Sumampouw
- PDF
PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI MENURUT FINAL ACT OF UNITED NATIONS CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES ON THE STATUS OF REFUGEES AND STATELESS PERSON AND PROTOKOL 1967

Hizkia Heinrich Herry Nielssen
- PDF
PERANAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM HUKUM ACARA DI PTUN

Jenifer Claudia Rengkung
- PDF
PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Miracle A. Runtuwene
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Firli Fahresi Arfisal Ali
- PDF
PENETAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PTUN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 K/TUN/1992

Lidya K. Paparang
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI SULAWESI UTARA

Giani C. Montolalu
- PDF
KAJIAN HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN

Yensi Crystofel Boseke
- PDF
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Andreas Fabian Pungus
- PDF
KAJIAN YURIDIS PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Valery Fabian Rindengan
- PDF
PENGATURAN HUKUM MENGENAI PELAYANAN DAN FASILITAS KHUSUS TERHADAP MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Kezia A. Lomban
- PDF
KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Winsen Franco Rantung
- PDF
PKM KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI HUTAN

Harold Anis Cornelis Djelfie Massie
- PDF
PKM DESA LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ollij Anneke Kereh Roosje M. S. Sarapun
- PDF
PKM DESA PINELENG DUA INDAH KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

Friend Henry Anis Oliij Anneke Kereh
- PDF
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS FUNGSI PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN NASABAH DEBITUR

Andi Fika Saleh
- PDF
UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO

Kieffer Fitzgerald Dananjaya Malonda
- PDF
DAMPAK HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU USAHA TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA

Teresia Tukunang
- PDF
PENGATURAN HUKUM FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGUNAAN DANA COVID 19 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Chris Yodi Longdong
- PDF
ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Marshall Tambajong
- PDF
PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRES MINAHASA

Dedy Christian Polla
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Erica Gita Mogi
- PDF

Vol. 9 No. 8 (2021): Lex Administratum

Articles

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI SULAWESI UTARA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN)

PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI MENURUT FINAL ACT OF UNITED NATIONS CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES ON THE STATUS OF REFUGEES AND STATELESS PERSON AND PROTOKOL 1967

PERANAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PADA PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM HUKUM ACARA DI PTUN

PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PENETAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PTUN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 K/TUN/1992

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI SULAWESI UTARA

KAJIAN HUKUM UU NO. 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN YURIDIS PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PELAYANAN DAN FASILITAS KHUSUS TERHADAP MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PKM KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TERHADAP PELESTARIAN FUNGSI HUTAN

PKM DESA LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PKM DESA PINELENG DUA INDAH KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS FUNGSI PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN NASABAH DEBITUR

UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO

DAMPAK HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU USAHA TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA

PENGATURAN HUKUM FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGUNAAN DANA COVID 19 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRES MINAHASA

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Developed By

Information