Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum

Published: 2024-08-02

Articles

GUGATAN GANTI RUGI OLEH PENERIMA LISENSI DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP YANG MENGGUNAKAN PATEN TANPA HAK

Keysia Shalomitha Baideng
- PDF
Analisis Hukum terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal

Fredeline Tika Payung
- PDF
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhamad Arif
- pdf
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK USAHA DENGAN KEJADIAN PELANGGARAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Samsul Hudawibowo
- PDF
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan

Beatrice Christasya
- PDF
ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM BENTUK OMNIBUSLAW DILIHAT DARI SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Christo P. Harilama
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

Armando Stefanus Oroh
- PDF
TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM DAN PENERIMA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA 1961

Abram Parlindungan Nahampun
- PDF
SANKSI PIDANA PADA OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN AKIBAT KELALAIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/Pid.B/2022/PN MND)

Meylany Putri Rompis
- PDF
MEMALSU RUPIAH DAN MENGEDARKAN/MEMBELANJAKAN RUPIAH PALSU PASAL 36 AYAT (1) DAN AYAT (3) SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

Gabriela Maria Kambey
- PDF
KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENYALAHGUNAAN BRAIN DRAIN FASILITAS PENDIDIKAN

Sky Fedorova Cliff Putra Sumanti
- PDF
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM DI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Filya L. Bansaleng; Fonny Tawas
- Pdf
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

Yosina Arruan
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN MINIMARKET YANG JARAKNYA BERDEKATAN DENGAN USAHA TOKO TRADISIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 112 TAHUN 20071

Eldawati Lia Tandipayuk
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRADISIONAL BENDI DI WILAYAH LANGOWAN

Gilbert Mathew Kawulur
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN EKSPOR BARANG

Imanuel Jouhakim Brandon Lapian
- PDF
KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020

Wahyu Pradana Subhakti
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sweetly A. D. Lumowa
- pdf
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA PABRIK INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Yudiarto Sihotang; Marnan A.T. Mokorimban, Rudy M.K Mamangkey
- pdf
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Amanda Graysela Mawikere; Imelda Tangkere; Stevan O. Voges
- pdf

Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum

Articles

GUGATAN GANTI RUGI OLEH PENERIMA LISENSI DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP YANG MENGGUNAKAN PATEN TANPA HAK

Analisis Hukum terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK USAHA DENGAN KEJADIAN PELANGGARAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan

ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM BENTUK OMNIBUSLAW DILIHAT DARI SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM DAN PENERIMA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA 1961

SANKSI PIDANA PADA OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN AKIBAT KELALAIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/Pid.B/2022/PN MND)

MEMALSU RUPIAH DAN MENGEDARKAN/MEMBELANJAKAN RUPIAH PALSU PASAL 36 AYAT (1) DAN AYAT (3) SEBAGAI PERBARENGAN PERBUATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENYALAHGUNAAN BRAIN DRAIN FASILITAS PENDIDIKAN

TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM DI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN MINIMARKET YANG JARAKNYA BERDEKATAN DENGAN USAHA TOKO TRADISIONAL DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 112 TAHUN 20071

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRADISIONAL BENDI DI WILAYAH LANGOWAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN EKSPOR BARANG

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA PABRIK INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Developed By

Information