Vol. 6 No. 3 (2018): Lex Administratum

e journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas HukumÂ Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2019-01-30

Articles

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

Jonathan Reggie Muntuan
- PDF
PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Einstein E. Lalamentik
- PDF
PRAPERADILAN SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAS PENERAPAN UPAYA PAKSA OLEH POLISI/JAKSA MENURUT PERMA NO. 4 TAHUN 2016

Irene Debby Uguy
- PDF
KAJIAN YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Miracle G. H. Lontoh
- PDF
KEDUDUKAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DESA DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG

Chilik Handayani Gonibala
- PDF
KEBIJAKAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Falen Jovana Mandagi
- PDF
PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 Jo UU NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA

Jenniver Veronica Graziani
- PDF
ATURAN DAN HAK WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM PASAR MODAL

George Hendrik Frans
- PDF
PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

Ovaldo Sepang
- PDF
TANGGUNG JAWAB BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Surya Kusuma
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT PASAL 7B UUD 1945

Gracia Janice Wulanary Kondoy
- PDF
PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Aprilia B. T. Pontororing
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Budianto Eldist Daud Tamin
- PDF
KAJIAN YURIDIS PEMERINTAH DESA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Junita Karaeng
- PDF
KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERTANAHAN DALAM OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH

Ivena Tirta Maleke
- PDF
SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BANGUNAN GEDUNG DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Irfan Reinaldo
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Silvia Rahmawati Lahopang
- PDF
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ikfa Nur Arfinda
- PDF
DAYA KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2003 JO PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Erik Yesak
- PDF
PERSPEKTIF PERUBAHAN PERUNDANG â€“ UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KAJIAN TERHADAP TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Christel Billy Pitoy
- PDF

Vol. 6 No. 3 (2018): Lex Administratum

Articles

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PRAPERADILAN SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI ATAS PENERAPAN UPAYA PAKSA OLEH POLISI/JAKSA MENURUT PERMA NO. 4 TAHUN 2016

KAJIAN YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

KEDUDUKAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DESA DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG

KEBIJAKAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 Jo UU NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA

ATURAN DAN HAK WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM PASAR MODAL

PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

TANGGUNG JAWAB BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT PASAL 7B UUD 1945

PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

KAJIAN YURIDIS PEMERINTAH DESA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEWENANGAN PELAYANAN DIBIDANG PERTANAHAN DALAM OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH

SENGKETA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BANGUNAN GEDUNG DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DAYA KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PASCA KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2003 JO PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

PERSPEKTIF PERUBAHAN PERUNDANG â€“ UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KAJIAN TERHADAP TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Developed By

Information