Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum

Published: 2023-07-12

Articles

TINJAUAN HUKUM MENGENAI WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Yusuf Wangka Ihe
- PDF
PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Odelia Tairas
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN MOBIL DI JALAN RAYA DALAM MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 18/PUU-17/2019

Fristofando Wullur
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)

Wulan N.M.Wulur; Firdja Baftim, Renny Nansy S. Koloay
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Brigita Novelia Panawar; Rodrigo Fernandes Elias, Josepus J Pinory
- PDF
LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT SUKU BATAK KARO DAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Frans Sembiring
- PDF
TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995

Schwarz Rotinsulu; Nontje Rimbing, Rodrigo F. Elias
- PDF
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Maryam Laomo; Ronny A. Maramis, Grace Yurico Bawole
- PDF
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Karunia Mirakel Orlando Mamuaja
- PDF
PENERAPAN KEBIJAKAN HAK AKSESIBILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Maria Christina Karen Paruntu; Friend Henry Anis, Elko Lucky Mamesah
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AUTIS AKIBAT KEKERASAN, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Erika Ribka Tesalonika Wangkar
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENCIPTA MUSIK INDEPENDENT DI ERA DIGITAL 4.0 DI INDONESIA

Ganesha Hizkia Ticonuwu
- PDF
KEDUDUKAN WHATSAPP MESSENGER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Tommy Agustinus Ajadan
- PDF
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 MENTERI SOSIAL JULIARI BATUBARA (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJKT.PST)

Fransisco Geraldy Sulu; Rodrigo F. Elias, Fony Tawas
- PDF
AKIBAT HUKUM DALAM PENGINGKARAN TERHADAP JANJI AKAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

Mohammad Aditya Mokodompit
- PDF
PERSOALAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK KETIGA

Rivo Noviandi Chrismania Lolong
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP PRIA DITINJAU DARI PASAL 289 KUHP

Julio Andreas Tombokan
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT WABAH PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Martvin Kandou
- PDF
TINJAUAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM

Kezia Winda Maliangkay
- PDF
PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Elisabeth A. E. Pinontoan
- PDF
SANKSI PIDANA AKIBAT MELANGGAR LARANGAN DALAM MEMBERIKAN HADIAH MELALUI CARA UNDIAN UNTUK PERDAGANGAN BARANG

Linda Mangey
- PDF
TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Berliani Rombot; Emma Senewe
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI PULAU SANGIHE BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN YANG PERIZINANNYA DI BATALKAN

Chandrika N. W. Kalase
- PDF
TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA

Andre Jordi Pakekong
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT MENURUT DOKTRIN NON DELABLE DUTY

Muhammad Iksan Sanusi Djaman
- PDF
Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Melisa Marty Ompi
- PDF

Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum

Articles

TINJAUAN HUKUM MENGENAI WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN MOBIL DI JALAN RAYA DALAM MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 18/PUU-17/2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT SUKU BATAK KARO DAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PENERAPAN KEBIJAKAN HAK AKSESIBILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AUTIS AKIBAT KEKERASAN, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENCIPTA MUSIK INDEPENDENT DI ERA DIGITAL 4.0 DI INDONESIA

KEDUDUKAN WHATSAPP MESSENGER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 MENTERI SOSIAL JULIARI BATUBARA (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJKT.PST)

AKIBAT HUKUM DALAM PENGINGKARAN TERHADAP JANJI AKAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

PERSOALAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK KETIGA

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP PRIA DITINJAU DARI PASAL 289 KUHP

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT WABAH PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

TINJAUAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN KREDIT UMKM

PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SANKSI PIDANA AKIBAT MELANGGAR LARANGAN DALAM MEMBERIKAN HADIAH MELALUI CARA UNDIAN UNTUK PERDAGANGAN BARANG

TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI PULAU SANGIHE BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN YANG PERIZINANNYA DI BATALKAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT MENURUT DOKTRIN NON DELABLE DUTY

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Developed By

Information